titikberitanusantara.com , KUTAI TIMUR – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Ashan Putra Pradana, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur. Ia secara tegas meminta Bupati Kutim untuk segera mencopot Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Kabid P2EP), berinisial M.
Ashan menilai, hingga pertengahan tahun 2025, laju pembangunan di Kutim berjalan sangat lambat dan tidak menunjukkan progres signifikan. Ia menduga kuat permasalahan tersebut bersumber dari Bappeda yang dianggap “mengutak-atik angka” demi kepentingan tertentu.
“Kami mendesak Bupati agar segera mencopot dan mengganti Kabid P2EP. Kalau tidak ada tindakan, kami akan lihat, ada kepentingan siapa yang sebenarnya diakomodir oleh oknum tersebut,” tegas Ashan dalam pernyataannya, Rabu (16/7/2025).
Menurut Ashan, kondisi lambannya pembangunan telah berdampak langsung terhadap stagnasi ekonomi di masyarakat. Ia menuding adanya indikasi permainan angka dan pemufakatan yang mencederai kepercayaan publik.
“Yang kita tahu, pembangunan tidak berjalan maksimal. Perputaran ekonomi melambat, dan masyarakat Kutai Timur yang jadi korban. Apakah karena ada bekingan? Atau justru ada kepentingan penguasa yang membuat bupati enggan bertindak?” kritiknya tajam.
Ia juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim untuk mengambil langkah tegas sebagai atasan langsung Aparatur Sipil Negara (ASN), agar tidak membiarkan oknum pejabat bermasalah bertahan di posisinya.
“Sekda sebagai pembina kepegawaian harus bertindak tegas. Kami minta Marhadin dicopot. Dan Bupati sebagai kepala daerah wajib menyetujui itu demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ashan menambahkan, jika tidak ada tindakan konkret dari pemerintah daerah, pihaknya bersama Forum Rakyat Kutai (FRK) akan menggelar aksi turun ke jalan untuk mengungkap berbagai dugaan kepentingan tersembunyi di balik lemahnya kinerja Bappeda.
“Jangan sampai ini semua karena ada titipan dari salah satu oknum anggota DPRD. Kami minta wakil rakyat lainnya di DPRD Kutim ikut memeriksa pokir-pokir dan angka-angka yang dimanipulasi oleh kelompok tertentu,” tambahnya.
Ashan menegaskan bahwa HMI dan FRK siap mengambil langkah lebih jauh jika situasi ini terus diabaikan. Ia menutup pernyataannya dengan ultimatum.
“Kami akan cari tahu kepentingan siapa yang bermain di balik Bappeda Kutim. Kutai Timur bukan ladang permainan kekuasaan. Ini soal hak rakyat!”
